Perguruan Tinggi Komersial
Perguruan Tinggi Komersial
Musim penerimaan mahasiswa baru akan segera tiba. Bahkan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta telah mencuri start mendahului Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
Calon mahasiswa baru tidak ubahnya seperti komoditas dagang yang memiliki daya jual tinggi dan mampu meraup keuntungan yang berlimpah. Tidak heran kalau kemudian calon mahasiswa baru ini menjadi rebutan perguruan tinggi.
SNMPTN disinyalir beberapa pihak sebagai akal-akalan pengambil kebijakan pendidikan saja. Keberadaan SNMPTN tidak lain sebagai mesin uang panitia penyelenggara yang amat canggih. Pundi-pundi akan segera terisi dari hajatan yang berkedok pendidikan ini.
Konsep pendidikan murah hanya isapan jempol. Bahkan, wacana pendidikan gratis yang diusung sebagian besar politikus saat berkampanye cuma bualan politik yang jauh dari nilai kebenaran. Ibarat menunggu hujan di musim kemarau begitulah ketika kita menanti janji pendidikan murah bahkan gratis.
Benarlah, orang miskin dilarang sekolah. Sama seperti peraturan tidak tertulis, orang miskin tak boleh sakit. Bagaimana bisa mengatakan biaya pendidikan akan murah jika PT yang dalam salah satu Tri Darma-nya menyebut pengabdian kepada masyarakat malah memilih berganti status menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN).
Perubahan status ini tidak terlepas dari upaya komersialisasi perguruan tinggi. Dengan begitu PT leluasa mencari uang karena aturan telah membenarkan BLU dan BHMN untuk mengelola sumber pendapatan yang dimiliki.
Jalur penerimaan mahasiswa baru tidak terfokus pada SNMPTN. Masing-masing PT memiliki kebijakan tersendiri untuk menerima mahasiswa baru. Secara umum program penerimaan mahasiswa baru tersebut bernama Seleksi Penelusuran Minat dan Kemampuan. Kemampuan di sini tidak identik dengan kemampuan akademis, tetapi lebih mengarah pada kemampuan finansial.
Calon mahasiswa yang memiliki kemampuan akademis tinggi dan sangat berminat pada suatu jurusan di PTN tetapi tidak ditunjang dengan kemampuan finansial harus siap-siap gigit jari.
Dengan komersialisasi perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi negeri berarti perguruan tinggi telah mengkhianati Tri Darma-nya. Untuk memperjelas sikap, semestinya perguruan tinggi tidak lagi mencantumkan unsur pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi tidak perlu malu untuk mengganti pengabdian kepada masyarakat menjadi pengabdian pada uang.
Jika memang benar dunia pendidikan kita telah terjangkiti penyakit kapitalisme yang semuanya diukur bedasarkan uang dan modal, maka benar juga kalau calon mahasiswa baru yang miskin dilarang berkuliah. Dengan begitu pendidikan adalah hak setiap warga kaya dan negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan masyarakat kaya. Masyarakat yang miskin dan tidak punya uang hanya pelengkap dan penonton setia dalam orasi politik dan bualan-bualan kampanye.
M Haninul Fuad
Mahasiswa Universitas Negeri Malang
